NAYPYIDAW, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memanfaatkan forum Konferensi Tingkat Tinggi Ke-25 ASEAN untuk menggalang kerja sama maritim demi mencapai kemakmuran dan perdamaian di kawasan. Ia berharap laut tidak lagi menjadi sumber konflik di antara negara-negara ASEAN.
”Kita harus memastikan bahwa laut menyatukan, bukan memisahkan kita. Kerja sama membangun konektivitas dan infrastruktur maritim harus menjadi fokus kita ke depan,” kata Presiden Jokowi dalam Sidang Pleno KTT Ke-25 ASEAN di Naypyidaw, Myanmar, Rabu (12/11), seperti dilaporkan wartawan Kompas, C Wahyu Haryo PS, dari Naypyidaw.
Menurut Jokowi, masyarakat politik dan keamanan ASEAN hanya bisa diwujudkan apabila negara-negara ASEAN menghormati kedaulatan mereka masing-masing, menyelesaikan masalah dengan cara-cara damai, serta bersatu dalam menjaga otonomi strategis kawasan Asia Tenggara.
”Indonesia berkeyakinan, kemakmuran dan perdamaian di kawasan akan ditentukan oleh bagaimana kita bekerja sama dalam mengelola samudra. Indonesia berharap agar sumber-sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran wilayah, penyelundupan, dan sengketa wilayah, dapat diatasi melalui kerja sama yang sungguh-sungguh,” tutur Presiden Jokowi.
Terkait dengan sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan, Jokowi menyerukan agar semua pihak menahan diri, menjalankan declaration of conduct dan mempercepat kesepakatan code of conduct.
Masyarakat ekonomi
Dalam hal perwujudan pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, Jokowi memandang perlu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada tahun-tahun mendatang.
Untuk mencapai hal itu, menurut Jokowi, ASEAN harus bekerja sama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara-negara Asia Tenggara. ASEAN juga harus meningkatkan kerja sama investasi, industri, dan manufaktur di antara negara-negara anggota. Presiden tidak ketinggalan menyoroti agar peningkatan perdagangan di antara negara-negara ASEAN terus dilakukan.
Jokowi mengingatkan bahwa negara Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga bisa mengambil manfaat dari kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN.
”Indonesia tidak akan membiarkan dirinya menjadi pasar semata. Indonesia harus juga menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global,” ujar Presiden.
Untuk pilar sosial-budaya, menurut Jokowi, ASEAN harus memperkuat komitmen terhadap upaya perlindungan hak-hak warga negara. Dalam hal ini, Indonesia sangat berkepentingan terhadap pemajuan dan perlindungan hak pekerja migran, mendorong pertukaran wisatawan dan pelajar, serta kerja sama budaya yang lebih erat.
”Saya menyadari, ASEAN telah menjadi aktor dan memiliki kewajiban terhadap masyarakat global. Oleh karena itu, kita harus memastikan lingkungan strategis kita di Asia Timur, yang menjadi pusat gravitasi dunia, tetap damai dan stabil sehingga kondusif bagi kemakmuran bersama,” tutur presiden ketujuh Indonesia itu.
Ia pun berpandangan, ASEAN harus ikut serta dalam menanggulangi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, seperti penyakit menular, perubahan iklim, perdagangan manusia, dan bencana alam.
Selain KTT ASEAN, pada 12-13 November 2014, Myanmar juga menjadi tuan rumah KTT Asia Timur yang diikuti Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.(Kompas)
