SEBANYAK 200 nelayan ilegal asal Malaysia, pada Rabu lalu, ditangkap aparat Indonesia. Penangkapan ini bagian dari upaya pembersihan wilayah laut Indonesia dari kegiatan illegal fishing.
Pengamat kelautan dan perikanan dari IPB DR Nimmi Zulbainarni menilai, langkah penangkapan tersebut sudah tepat untuk mencegah terulangnya kasus yang sama. “Ini akan membuat efek jera. Paling tidak nelayan Malaysia nggak akan seenaknya lagi memasuki perairan Indonesia,” kata Nimmi saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.
Menurut dia, kegiatan ilegal fishing oleh nelayan Malaysia memang kerap terjadi. Apalagi perbatasan perairan antara kedua negara ini bersinggungan. Ditambah lagi kurangnya pengawasan dari pemerintah. Dia menyarankan sebaiknya pemerintah
segera memberikan konfirmasi soal penangkapan tersebut ke Malaysia. Tujuannya, memberikan pesan kepada pemerintah negeri Jiran itu, pemerintah serius dalam menjaga teritori perairanya. Sehingga Malaysia bisa memberikan himbauan kepada para nelayanya agar tidak masuk perairan Indonesia.
“Sebelum ini nelayan asing seenaknya karena kita tidak tegas dalam menindak, “ujar Nimmi. Ia mengatakan, kejadian ini tidak akan menambah masalah dengan negeri jiran itu. “Jika ada komunikasi bagus, tidak akan berdampak ke hubungan dua negara,” pungkasnya.
Menanggapi penangkapan tersebut, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohammad Hashim mengatakan sampai sekarang pihaknya belum mengetahui soal penangkapan tersebut. Pihaknya masih menunggu konfirmasi resmi dari Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kasus tersebut.
“Sampai sekarang, belum ada balaan dari Kementerian Lua Negeri,” kata Zahrain.
Zahrain bilang, jika memang terbukti 200 nelayan yang ditangkap itu warga negara Malaysia, pihaknya akan memberikan bantuan yang semestinya. Untuk itu, pihaknya memerlukan data seperti identitas masing-masing orang dan asal kewarganegaraanya. “Selain itu, kami juga ingin mengetahui jika mereka memang berprofesi sebagai nelayan atau tidak. Sebelum itu lengkap kami belum mau berspekulasi,” papar Zahrain.
Dia bilang pihaknya masih baru mendengar dari media. Itu pun ada perbedaan dari keterangan resmi Kementrian Kelautan dan Perikanan. “Sementara tadi saya dengar hasil jumpa pers Menteri KKP ada sekitar 400 orang,” sebutnya.
Soal penangkapan itu, Zahrain menilai Indonesia seharusnya tidak langsung menangkap nelayan beroperasi melewati batas perairan. Dia membandingkan tindakan aparat Negeri Jiran yang cuma mengusir nelayan Indonesia di wilayah mereka. “Kami cukup mendeportasi nelayan-nelayan (Indonesia) itu bila mereka kedapatan melewati batas, terutama untuk kapal berbobot kurang dari lima ton,” kata Zahrain.
Malaysia, menurut Dubes Zahrain, menghormati visi pemerintahan Jokowi yang akan tegas menjaga kedaulatan dan kepentingan maritimnya. Namun, pendekatan itu sepatutnya tetap menjaga tensi hubungan bilateral dengan negaranya. Kendati begitu, Zahrain menegaskan, isu ini tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Kedua negara, kata dia, akan tetap menjalin hubungan baik, karena ada agenda yang lebih besar dari itu.(Rakyat Merdeka)
