Menteri Perhubungan (Menhub) lgnasius Jonan melakukan serangkaian pertemuan dengan kalangan pengusaha Kadin dan Pemprov Sumsel. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran bisnis dan investasi infrastruktur di daerah.
Pelaku usaha tidak menyianyiakan kesempatan ketika Ignasius Jonan bertandang ke Kantor Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin Jakarta, Jumat (14/ 11). Apalagi, kebetulan salah satu tujuan bekas Direktur Utama KeretaApi Indonesia (KAI) ini datang untuk mendengarkan langsung masukan serta keluhan dari para pelaku usaha.
Pada saat sesi tanya jawab, pelaku usaha mengadukan Pelindo II yang masih transaksi menggunakan dolar AS. “Undang-Undang memerintahkan segala transaksi ekonomi di pelabuban dan bandara menggunakan Rupiah. Itu ada ancaman pindana. Kenapa pengusaha masib saja diwajibkan membayar pakai mata uang dolar,” keluh Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno.
Undang-Undang dimaksud Benny adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Benny menyebutkan, salah satu transaksi memakai dolar yakni pembayaran jasa layanan terminal peti kemas, (terminal handling charge/THC). Menurutnya, pembayaran menggunakan dolar menyulitkan dan memberatkan pelaku usaha.
Benny mengaku sudah mengadukan masalah tersebut kepada ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan melalui surat resmi, tetapi belum ada
jawaban sampai sekarang.
Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto juga mengadukan hal yang sama. Menurut Meme panggilan akrabnya, hanya Pelindo II yang masih mewajibkan membayar jasa pelabuhan memakai dollar. Pelabuban lain, yang bukan di bawah Pelindo Il sudah mau menerima pembayaran memakai rupiah. “Ini sangat membebani pengusaha, karena kurs dolar itu selalu berubah-ubah,” keluhnya
Mendegar pengaduan itu, Jonan terlihat agak kaget. “Kalau melanggar Undang-Undang itu tidak boleb dibiarkan, nggak boleb berlarut-larut. Ok, kita selesaikan sekarang juga,” tegas Jonan memotong pembicaraaan Carmelita.
Jonan kemudian mengeluarkan telepon selular miliknya, kemudian mecoba mengbubungi Menteri BUMN Rini Sumarno untuk menanyakan masalah tersebut, namun tidak diangkat. Tapi sekitar I 0 menit kemudian Rini telepon balik.
Jonan menceritakan, ibu Rini bilang kepadanya, setuju masalah tersebut disele aikan secepatnya. “Bu Rini bilang akan secepatnya mem-push Pelindo II agar membatalkan itu,” kata Jonan disambut tepuk tangan puluhan pengusaha.
Saat ingin dikonformasi mengenai masalah itu, Dirut Pelindo II RJ Lino tidak mengangkat teleponnya saat dihubungi Rayat merdeka . Sebelumnya dia pernah bilang tidak bisa menerapkan sepenuhnya transaksi memakai dollar,terhadap perusahaan asing.
Dukung Proyek Sumsel
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin mengaku pemerintah pusat sudab memberikan sinyal persetujuan atas beberapa proyek pembangunan di Sumatera Selatan. Kepastian ini disampaikan Alex Noerdin yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumsel Musni Wijaya usai melakukan pertemuan dengan Menhub di Jalan Merdeka Barat Jakarta.
Saat menjabat Dirut PT KAI, Jonan memiliki sejumlah program utama dibidang transportasi di Indonesia. Diantaranya program penyerderhanaan perizinan dengan mengumpulkan seluruh operator bidang transportasi baik darat, laut, udara untuk melakukan siknronisasi rencana pengembangan infrastruktur.
Karena itu, Jonan sangat mendukung percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur di Sumsel salah satunya pembangunan jalur kereta dari Tanjung Enim menuju Tanjung Api Api (TAA). Selain itu Jonan juga rpendukung percepatan pembangunan pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api Api.
Alex berencana membangun beberapa lapangan terbang lagi di wilayah Sumsel seperti Badara Danau ranau di OKU Selatan dan di Kabupaten Labat. Ketua Project Management Unit Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api Api ReginaAriyanti menjela kan KEK Tanjung Api Api merupakan project terintegrasi satu ama lain. (Rakyat Merdeka)
