Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memaparkan beberapa persoalan yang akan menjadi fokusnya dalam menata usaha perikanan, termasuk nelayan kecil. Di antaranya, menghentikan sementara pemberian izin untuk kapal besar.
Kemarin, Susi melakukan pertemuan perdana dengan para pelaku usaha dari Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Susi diminta memberikan pandangannya mengenai sektor perikanan dan kelautan.
Menteri yang dikenal nyentrik ini memaparkan sejumlah masalah yang menurutnya perlu ditangani secepatnya. Antara lain, soal pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk nelayan.
Susi menilai, ada ketidakadilan dalam distribusi BBM subsidi. “Masalah ini ironis. BBM subsidi yang untuk nelayan kecil, mereka sulit mendapatkan. BBM subsidi itu justru banyak dinikmati kapal besar, tuding Susi.
Menurutnya, kapal besar lancar mendapatkan pasokan BBM karena mereka memiliki sistem kerja yang terorganisasi dengan baik. Ada armada yang dikhususkan untuk mensuplai BBM. “Jadi pada saat terjadi kelangkaan BBM, kapal besar tetap bisa berlayar dengan damai,” cetusnya. Oleh sebab itu, Susi menyatakan mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.
“Jangan tuduh saya minta program subsidi dihilangkan ya. Saya sudah bertemu dengan banyak nelayan. Mereka tidak mempermasalahkan kenaikan harga solar. Nelayan hanya minta kepada pemerintah agar suplai solar selalu tersedia,’ ungkapnya.
Selain soal BBM subsidi, Susi menyoroti banyaknya pungutan dan retribusi. Menurutnya, masalah tersebut selama ini yang menjadi penghambat utama bisnis perikanan. “Jadi nelayan kecil itu rumit. Baru mau berlayar saja sudah kena retribusi,” imbuhnya.
Susi menyebutkan retribusi yang dikenakan kepada pelaku usaha perikanan. Antara lain, pungutan retribusi masuk ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), izin prinsip, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan daftar mesin di Bea Cukai. “Kalau mau usaha di sini, belum ngapangapain sudah kena (pungutan-red) 40 persen,” keluhnya.
Susi menegaskan, dirinya tidak keberatan dengan beberapa pungutan seperti retribusi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, dia ingin ada perlakuan berbeda antara pengusaha kecil dan besar.
Persoalan lain dipaparkan Susi mengenai tingginya eksploitasi perikanan oleh kapal asing. Susi menyatakan, pihaknya untuk sementara akan melakukan moratorium atau memberhentikan pemberian izin penangkapan ikan untuk kapal-kapal berukuran besar. ‘Saya ingin moratorium izin kapal-kapal besar sampai akhir tahun 2014,” tegas Susi.
Susi meminta maaf apabila kebijakan tersebut akan menghambat aktivitas usaha. Kebijakan itu diambil karena dirinya ingin melakukan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan.Dia mengungkapkan, saat ini banyak kapal asing masih menangkap sumber daya ikan di sejumlah perairan Indonesia.
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang sulisto mengapresiasi sikap tegas Susi mendukung kenaikan harga BBM.
“Keterangan Ibu Susi menggambarkan kalau BBM subsidi selama ini hanya menjadi masalah. Saya kira sudah saatnya Indonesia tidak lagi tergantung subsidi BBM,” ujar Suryo.
Dia juga memuji gagasan-gagasan Susi dalam membenahi perekonomiim di sektor perikanan dan kelutan. “Dia very inspiring. Kita semua surprised karena beliau ternyata sangat menguasai bidang ini,” puji Suryo.
Suryo mengaku, selama ini banyak anggota Kadin sangat meragukan Susi. Namun, dia yakin para pelaku usaha yang hadir dalam acara ini akan berubah pandangan terhadap Susi. “Kemarin banyak teman meragukan, kenapa Presiden tunjuk Susi? Kalau sekarang kami semua sudah yakin,” pungkasnya.(Rakyat Merdeka)
