PEMERINTAH baru Jokowi JK diminta tidak mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM). Menaikkan harga BBM dinilai bukan kebijakan strategis, bahkan akan merugikan kalangan ekonomi berpenghasilan kecil. Di antaranya nelayan.
Ketua DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru mengatakan,
rencana pemerintahan Jokowi JK akan menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi udah semakin gencar, bikin khawatir nelayan.
“Bukan hanya tidak popular, kebijakan menaikkan harga BBM juga tidak strategis untuk
saat ini. Buktinya, nelayan kecil Indonesia sehari-hari tidak bisa melaut tanpa BBM yang memadai. Kami meminta presiden terpilih Jokowi agar tidak mencabut subsidi BBM
bagi para nelayan kecil di seluruh Indonesia,” kata Siswaryudi di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, kondisi nelayan sangat jauh berbeda dengan bidang kehidupan masyarakat
lainnya. Selain harus mengandalkan kebutuhan BBM untuk melaut dan menangkap ikan,
para nelayan gurem juga tidak memiliki jenis penghasilan lainnya di luar melaut.
“60 persen kebutuhan para nelayan habis untuk membeli BBM. Itu nelayan kecil, bukan
pengusaha yang mengaku-ngaku sebagai nelayan. Kita ini bicara nelayan kecil secara riil
saya. Mereka tidak. akan bisa hidup dan menghasilkan penangkapan ikan jika tidak ada
BBM,” curhat Siswaryudi.
“Selama ini para nelayan kecil hanya bisa gali lobang tutup lobang. Mengutang dulu untuk beli BBM, kalau ada hasil tangkapan ya nanti dipotong buat bayar BBM,” imbuhnya .
Selama ini, dengan harga BBM subsidi resmi saja, yakni bensin Rp 6.500 dan solar Rp
5.500 per liter, kata :Siswaryudi, untuk para nelayan di pesisir dan daerah-daerah kampung nelayan harga BBM sudah di atas harga subsidi, yakni mencapai Rp 8000 per liter. Bahkan di bagian Timur Indonesia, para nelayan membeli BBM seharga Rp 30 ribu per liter.
“Apalagi bila subsidi ditarik, wah makin nggak karu-karuan lagi kehidupan nelayan kecil
kita,’.’ ujarnya.
Karena itu, nilai kata Siswaryudi, rencana menaikkan harga BBM tidak tepat dilakukan untuk para .nelayan. Jika tetap dipaksakan harga BBM dinaikkan, Siswaryudi memastikan bahwa dukungan para nelayan tradisional terhadap Jokowi-JK akan langsung drop, jatuh.
Presiden Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Lilis Setiadi mengungkapkan,
pemerintahan baru tidak mungkin menaikkan harga BBM subsidi pada Oktober ini karena waktunya sudah mepet.
“Saya yakin harga BBM subsidi naik November tahun ini. Oktober tidak mungkin lagi,
karena sudah di depan mata,” ujar Lilis.
Dia mengungkapkan alasan kuat jika presiden terpilih Jokowi akan menyesuaikan
harga BBM subsidi November. Yaitu, karena DPR telah menyetujui anggaran kompensasi
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 10 triliun. dana tersebut berasal dari APBN-P 2014 sebesar Rp 5 triliun dan sisanya Rp 5 triliun dianggarkan dalam APB 2015.
“Ini sudah bisa jadi bantalan untuk masyarakat bawah jika harga BBM naik ‘di bulan
November 2014. Sebab, tahun lalu dengan kenaikan Rp 2.000 per liter saja. anggaran kompensasi BBM Rp 13 triliun ( Rakyat Merdeka)
