JAKARTA, KOMPAS- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menerapkan komersialisasi atas seluruh program kelautan dan perikanan. Meski demikian, upaya komersialisasi tetap mempertimbangkan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
Hal itu dikemukakan Susi seusai acara serah terima jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Rabu (29/10).
Susi mengemukakan, peningkatan kesejahteraan nelayan perlu dilakukan melalui komersialisasi program. Pihaknya sedang mempelajari seluruh program kerja yang sudah ada di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. semua program ekonomi dan asistensi akan diarahkan agar komersial supaya menghasilkan keuntungan.
Pihaknya akan menganalisis potensi perikanan yang cocok dikembangkan di daerah-daerah dan mengarahkannya agar berorientasi bisnis. Pelaku usaha perikanan akan diberikan edukasi agar usaha mereka lebih komersial.
“Semua program dan asistensi ujungnya ke arah bisnis dan menjadi komersial. Jika program tersebut menghasilkan sesuatu, program dipastikan berlanjut dan bergulir ke program-program lainya,” kata Susi.
Ia menambahkan, komersialisasi program tetap akan mempertimbangkan Pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwynn Jusuf mengemukakan, pihaknya akan memberlakukan moratorium izin baru kapal ikan berbobot di atas 30 gross ton (GT) mulai Desember 2014. Penghentian izin kapal itu sebagai antisipasi penangkapan ikan berlebih di perairan indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Komite Tetap Penelitian dan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) Indonesia Erwin Hartono Suminto, mengatakan, tetap ada batasan bagi Negara dalam melakukan komersialisasi terhadap programnya. Untuk mendorong komersialisasi program, negara perlu melibatkan peran swasta dan BUMN .( Kompas)
