Subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan tradisional dinilai menjadi komoditas politik, tanpa memberikan solusi yang efektif bagi nelayan miskin. Oleh karena itu, sebelum harga BBM dinaikkan atau tidak, pemerintah diminta untuk menjamin kesejahteraan nelayan tradisional dengan membuat program-program yang nyata.
“Begini sajalah, dari pada sibuk mencari-cari kesalahan nelayan dan pemerintah soal subsidi BBM bagi nelayan tradisional, sebaiknya segera direalisasikan saja dulu program-program kesejahteraan nelayan tradisional,” ujar Ketua DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, jika pemerintah keukeuhmau mencabut subsidi BBM dari nelayan tradisional lalu menaikkan harga BBM itu, kala Siswaryudi, sebaiknya dibuatkan program nyata yang dapat membantu para nelayan tradisional untuk menjalankan roda kehidupan sehari-hari.
”Kita bicara tentang nelayan tradisional lho, bukan nelayan pengusaha ya. Sebab, yang sangat membutuhkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan nelayan tradisional,” katanya.
Menurut data statistik nelayan, hari ini ada sebanyak 7 juta nelayan miskin tersebar di daerah pesisir. “Itu nelayan tangkap laut, belum lagi nelayan ikan darat. Mereka semua sangat membutuhkan uluran tangan riil dari pemerintah untuk menopang kehidupannya,” paparnya.
Dijelaskan Wakil Komisi Tetap (Wakontap) Bidang Kelautan Dan Perikanan Karnar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia itu, paling tidak ada lima program utama yang harus sudah dilakukan pemerintah untuk nelayan tradisional kalau ingin menaikkan harga BBM subsidi.
Kelima program utama itu adalah pembangunan desa nelayan, membuat Kartu Pintar Nelayan, ketersediaan Puskesmas keliling bagi nelayan tradisional (Pelayanan Kesehatan), membangun pusat atau semacam Bulog Perikanan bagi nelayan serta dilakukannya pendidikan dan pemberdayaan bagi istri nelayan dan anak-anak nelayan tradisional.
Program-program itu, kata Siswaryudi, dilaksanakan terlebih dahulu bagi nelayan tradisional.Selanjutnya dievaluasi kesiapan dan pelaksanaannya, untuk kemudian bisa disimpulkan apakah subsidi BBM sudah bisa dicabut. “Kita tidak akan menolak kenaikan harga BBM jika program- program ltu sudah berjalan,” katanya.
Presidiun Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lombok Amin Abdullah menyampaikan, peranan mereka akan sangat efektif dalam mengontrol kebijakan pemerintah menjalankan program-program kepada nelayan tradisional. ”Kami akan terus berupaya mengontrol dan memberikan masukan terhadap kebijakan dan program-program pernerintah yang hendak dijalankan. Nelayan tidak boleh hanya menjadi objek. Kami tidak mau diposisikan sekedar pelengkap di negeri ini,” ujarnya.(Rakyat Merdeka)
