Pemerintah akan menggenjot pembangunan kawasan industri di berbagai daerah. Bakal ada insentif untuk lndustri manufaktur berupa pemenuhan kebutuhan pengelolaan bisnis agar lebih efisien. Untuk itu, pasokan barang impor akan dipangkas
Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, program pemberian insentif untuk industry manufaktur ditargetkan dapat dimulai tahun depan. Dia berjanji siap memenuhi kebutuhan para investor.
“Kita akan lihat nanti kebutuhan di kawasan industri. Kalau mereka butuh perumahan untuk buruh. kita sediakan. Karena di kawasan industri biasanya mereka membutuhkan rusunawa. Kalau butuh pelabuhan, kita akan bikinkan pelabuhan,” kata Sofyan saat ditemui di Indonesia Economic Forum bertajuk The Rise ofThe Consumer Class yang diselenggarakan Majalah Globe Asia di Jakarta kemarin.
Dia menjelaskan, pemberian insentif diberikan untuk menciptakan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi. Langkah ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri manufaktur substitusi barang impor.
“Industri manufaktur tidak berkembang di Indonesia karena dipicu mahalnya harga komoditas. Banyak pengusaha meninggalkan pabrik beralih menjadi importir. Akibatnya, pengusaha Indonesia jadi rajin impor,” ujar Sofyan.
Dia menuturkan, pemberian insentif tersebut untuk memancing investor asing. “Pemberian insentif ini menjadi penting agar industri di luar negeri yang tidak kompetitif bisa pindah ke Indonesia,” katanya seraya menambahkan bahwa sektor manufaktur saat ini menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. ·
Kepercayaan Naik
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimistis kepercayaan investor akan meningkat. Karena, pemerintah berniat membenahi fundamental perekonomian Indonesia yang selama ini dipandang lemah.
Di mata investor, Indonesia memiliki daya tarik. Fundamental ekonomi Indonesia akan semakin baik di tahun depan. Ini akan membuat kita semakin menarik bagi investasi,” yakin Bambang.
Dia menyebut, salah satu indikator kuatnya fundamental yakni keputusan merintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi meski harga minyak dunia sedang turun. Kebijakan kenaikan harga BBM membuat pemerintah memiliki keleluasaan dari sisi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bambang menjelaskan. Dana penghematan BBM yang diperkirakan mencapai Rp 100 triliun akan dialokasikan untuk sektor produktif, terutama infrastruktur dasar. Seperti jalan, pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik.
Dana tersebut juga dialihkan untuk mendukung program kedaulatan pangan, dana pembangunan desa, dan jaringan pengaman sosial untuk masyarakat lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Penghematan subsidi di atas 50 persen akan kita arahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Berapa persen pastinya masih kita kaji, tapi yang pasti mayoritas,” jelas bekas Wakil Menkeu ini.
Pihaknya juga membuka kesempatan bagi investor untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan tol tidak perlu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena banyak swasta yang tertarik.
Selain menaikkan harga BBM, Bambang menuturkan, pemerintah akan meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak untuk memperkuat fundamental perekonomian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mematok target kenaikan penerimaan negara Rp 600 triliun di tahun mendatang. Meski diakuinya, untuk mencapai target tersebut butuh waktu, namun pihaknya akan bekerja keras.
“Kita akan memaksimalkan penerimaan pajak. Kita akan memberi perhatian baik kepada wajib pajak pribadi maupun perusahaan. Ini akan membuat anggaran negara lebih kuat,” tutu Bambang.
Untuk itu, kata Bambang, pemerintah akan melakukan penghematan pada pos belanja rutin yang selama ini mendominasi APBN. “Penghematan perJalanan dinas, rapat-rapat dimaksimalkan di kantor. Itu semua upaya menghemat pos-pos belanja rutin,” paparnya.
Bekas Menteri BUMN Tanri Abeng meminta, pemerintah meningkatkan kerja sama dengan pelaku bisnis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebab iklim usaha sedang membaik.
Hal ini akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Tantangan kita ke depan adalah agar pelaku bisnis dan penerintah bersama-sama bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan nasional ” uJar Tanri. ( Rakyat Merdeka)
