PEMERINTAH dinilai belum bisa memanfaatkan potensi kekayaan maritim, karena belum ada pengorganisasian yang baik dibidang tersebut. Padahal, sekitar 60 persen wilayah Indonesia terdiri dari laut dengan kekayaan yang melimpah ruah.
Hal itu diungkapkan Ketua Lembang 9 lnstitut, Alwi Hamu dalam Sarasehan Kebangsaan
I bertajuk “Strategi Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kawasan Perairan” yang digelar Pusaka Trisakti dan Lembang 9 lnstitut di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, ada 14 organisasi yang mengawasi soal maritim . Namun sayangnya, organisasi tersebut tidak bisa bekerja sama dengan baik.
“Pemerintah ke depan harus Iebih memperhatikan masalah maritim. Jangan sampai 14 institusi ini merasa masing-masing punya kewenangan lebih,” kata Alwi.
Di acara sarasehan ini, hadir sejumlah tokoh yang aktif di Pusaka Trisakti, yakni Dewan
Penasehat Pusaka Trisakti TB Hasanudin, Dewan Pakar Adrinof Chaniago, Ketua Pusaka
Trisakti Rian Andi Soemarno, dan Direktur Eksekutif Fahmi Habsyi.
Menurut Alwi, perhatian lebih di bidang maritim menjadi pekerjaan rumah (PR), sehingga pemanfaatan kekayaan di bidang itu bisa lebih optimal. Sehingga sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa.
Alwi mengatakan, saat ini Indonesia mempunyai Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sayangnya, kementerian itu tidak punya hak untuk melakukan penjagaan. Sebab, ada instansi lain yang mengklaim berhak menjaga laut. “Namun, kenyataannya puluhan ribu nelayan asing masuk dan mencuri ikan di laut negeri ini. Banyak sekali, ini tidak bisa kita atasi,” kata Alwi, yang juga Dewan Pakar Pusaka Trisakti.
Dia melanjutkan, Lembang 9 Institut pernah mengusulkan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditingkatkan menjadi Kementerian Maritim. KKP juga diharapkan mendapat kewenangan lebih besar. Termasuk membentuk coast guard (Penjaga Pantai-red).
“Ada rencana Tol Laut di Pemerintahan Jokowi-JK. Itu akan berhasil kalau coast guard-nya bisa lebih baik,” katanya. • FAZ
