JAKARTA, KOMPAS – Perhatian besar presiden terpilih Joko Widodo terhadap sektor kelautan membutuhkan koordinasi yang mumpuni lintas kementerian. Oleh karena itu, pengelolaan kelautan harus mencakup dimensi ekonomi, pertahanan keamanan, dan kultur.
“Keberpihakan terhadap sektor kelautan perlu diwujudkan dengan memperkuat fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta koordinasi dengan kementerian terkait,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P bidang Maritim dan Perikanan Rokhmin Dahuri, di Jakarta, Rabu (13/ 8).
Keberadaan Dewan Kelautan Indonesia yang ada perlu diperkuat kelembagaannya menjadi setara badan guna menjalankan fungsi koordinasi lintas 17 kementerian dan lembaga. Menurut Dahuri, ekonomi kelautan mencakup 11 aspek, yaitu perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi sumber daya mineral, wisata bahari, perhubungan laut, pengelolaan pulau-pulau kecil, kehutanan
pesisir, industri dan jasa maritim, serta sumber daya konvensional.
Lingkup ekonomi kelautan lebih luas ketimbang ekonomi maritim yang bertumpu pada armada, pelabuhan, dan galangan kapal. Pengelolaan ekonomi kelautan membutuhkan tiga langkah kinerja, yakni revitalisasi sektor perikanan tangkap dan budidaya laut, transportasi laut, serta pariwisata bahari.
Pengembangan ekonomi kelautan yang masih belum disentuh, antara lain, teknologi kelautan dan penelitian. Hasil pnelitian sektor kelautan selama ini terbatas pada purwarupa dan naskah akademis.
Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan, kelautan bukan hanya perikanan, aspeknya juga sangat luas. Saat ini, tcrdapat 23 undang-undang yang terkait dengan kelautan, tetapi belum ada undang-undang yang mengintegrasikan seluruh UU yang tcrkait kelautan.
Penyusunan UU kelautan penting dan mendesak dituntaskan tahun ini untuk mengatur
wilayah laut seemua komprehensif.
“Kekayaan laut dan sumber daya melimpah harus menjadi dasar pola dan modal pembangunan,” ujarnya. (LKT)
