PERSETERUAN antara pengusaha dengan pengelola pelabuhan Tanjung Priok seperti tidak ada habisnya. Kali ini, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) memprotes
ketentuan pembagian keuntungan pengelolaan layanan bongkar muat kepada Pelindo.
“Kami mendesak pemerintah ikut campur, menginstruksikan kepada seluruh Kepala Otoritas Pelabuhan maupun Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan
(KSOP) untuk menghilangkan, istilah sharing pendapatan, karena merugikan pengusaha,” pinta Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sodik Hardjono di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, pembagian keuntungan perlu ditinjau karena selama ini seluruh biaya operasional kegiatan bongkar muat dan investasi peralatan ditanggung PBM. Pelindo hanya melakukan pemeliharaan infrastruktur. Menurutnya, untuk pemeliharaan, Pelindo sudah mendapatkan pendapatan dari sejumlah jasa lain penggunaan dermaga.
“Hingga saat ini Pelindo masih memungut biaya sharing hingga 45 persen dari pendapatan Perusahaan Bongkar Muat. lni merugikan pengusaha,” protesnya.
Sodik meminta Kementerian Perhubungan menata ulang pembagian peran dan fungsi antara PBM dan Pelindo . Sehingga ke depan, iklim bisnis di Pelabuhan bisa lebih kondusif. Selain itu, bisa mencegah Pelindo bertidak sewenang-wenang.
“Kemenhub melalui Otoritas Pelabuhan harus memperkuat posisinya sebagai regulator sehingga iklim usaha swasta dan BUMN dapal lebih kondusif,” harapnya.
Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino menolak sharing keuntungan dianggap bentuk ketidakadilan.
“ltu kan bentuk kerja sama. Dan sangat wajar Pelindo mendapat keuntungan karena investasi bongkar muat dilakukan secara bersama dan transparan,” kata Lino kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Lino menyarankan, apabila ada PBM ingin mengantongi keuntungan 100 persen, sebaiknya bikin pelabuhan sendiri saja. Dia menduga protes dilakukan PBM karena pihaknya saat ini melakukan seleksi dengan ketat mitra kerja. Menurut Lino, dari 100 PBM, banya 13 yang lolos seleksi.
Lino menuturkan, pihaknya membutuhkan PBM yang memiliki kapasitas memadai karena pengelolahan pelabuhan membutuhkan investasi cukup besar.
Lino mencontohkan, kerja sama investasi bongkar muat yang sudah dilakukan di Pelabuhan New Priok terminal.Tender dimenangkan oleh PT Mitsui. Perusahaan ini menyatakan bersedia investasi alat dan super struktur dengan membayar uang
muka 100 Juta dolar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun, dan membayar sewa 64 juta dolar AS setiap tahun. • DIR (Rakyat Merdeka)
