Pada masa kampanye, presiden terpllih Joko Widodo (Jokowi) menjanjlkan pembangunan di sektor maritim Rencana ini mendapat sambutan hangat dari asosiasi asuransi, mengingat hanya sebagian kecil premi yang mereka kantongi dari pengangkutan laut dan rangka kapal.
DIREKTUR Ekskutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Julian Noor mengatakan, sejauh ini kontribusi premi asuransi pengangkutan laut dan rangka kapal dari total premi asuransi umum masih sangat minim. Di paruh pertama tahun ini aja, lini
usaha premi pengangkutan laut hanya mengumpulkan premi sebesar Rp I ,5 triliun atau 5,9 persen dari total premi asuransi umum.
“Sementara rangka kapal hanya berhasil mcngumpulkan premi bruto sebesar Rp 793,6 miliar atau 3, l pcrsen dari total premi asuransi umum di semester 1-2014 yang mencapai Rp 25, 5 trilun,” ujar Julian di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, kecilnya perolehan premi dari kedua sektor ini, dikarenakan masih kurangnya geliat usaha di sektor kemaritiman. Buntutnya, pihak yang mengasuransikan jasa pengangkutan laut maupun rangka kapal juga tidak tcrlalu banyak.
Karenanya lanjut Julian, AAUI berharap Jokowi bisa merealisasikan janjinya untuk membangun kemaritiman. “Jika mereka bisa merealisasikan pembangunan poros maritim yang mengandalkan perhubungan laut dan lain-lainnya itu. ke depan lini usaha pengangkutan laut maupun rangka kapal pasti bisa mendominasi pansgsa pasar asuransi umum,” tuturnya.
Pengamat asuransi dari Sekolah Tinggi Manajemen Reasuransi dan Asuransi ( STIMRA) Munir Sjamsoedin mengakui, kebijakan pembangunan kemaritiman bisa mendongkrak pendapatan premi pengangkutan laut dan rangka kapal. Sebab, dengan kualitas perhubungan laut yang baik, akan meningkatkan volume jasa yang dibutuhkan di pelabuhan.
“Iya lah, kalau bicara kualitas perbubungan laut itu kita bicara infrastruktur. Kalau infrastrukturnya baik, tentu dapat mempengaruhi. Sebab, volume lalu lintas baik barang maupun jasa pasti akan naik. Premi pun naik,” ujar Munir kepada Rakyat Merdeka.
Namun, ia mengingatkan, ada baiknya jika ingin premi pengangkutan laut dan rangka kapal naik secara berkesinambungan, AAUI juga seharusnya mendorong para pelaku usaha yang berkecimpung di dunia kemaritiman menggunakan produk dari industri asuransi nasional.
Sebab, lanjut Munir dalam penggunaan asuransi pengangkutan laut dan rangka kapal, semua tergantung daya tawar pelaku usaha sendiri.
“Misal begini, saya mau ekspor pakai kapal laut ke perusahaan A asal Jerman. Tapi peruahaan A itu minta saya pakai produk asuransi Jerman. Itu kan sama aja perusuhaan lokal nggak dapet,” kctus Munir.
Wakil Ketua Bidang Statistik, lnformasi & Analisa AAUI Dadang Sukresna mengatakan, saat ini penyumbang total pemi asuransi umum masih didominasi tiga sektor. Yakni premi bruto kendaraan bermotor sebesar Rp 7,5 triliun, asuransi harta benda Rp 6,7 triliun, dan premi bruto asuransi kesehatan Rp 2,21 tritiun.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan llmu Kelautan IPB Rokhmin Dahuri menegaskan, sudah saatnya ada reorientasi pembangunan nasional dari land-based development ke ocean-based development.
“Caranya dengan memperkuat sektor transportasi laut, pelabuhan, dan industri perkapalan nasional. Nanti konektivitas kelautan akan secara dramatis membaik, biaya logistik semakin murah dan daya saing ekonomi nasional akan meningkat signifikan,”
tuntas Rokhmin. (Rakyat Merdeka)
