JAKARTA—Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan berpendapat transportasi laut, seperti angkutan laut perintis, seharusnya dapat berkembang karena memiliki anggaran yang cukup besar.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Elli Andriani Sinaga mengatakan anggaran untuk sektor kelautan setiap tahunnya mencapai Rp600 miliar.
“Jika Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut mengeluh dananya kurang, saya justru melihat uangnya banyak tapi kok belum dipakai dan bekerja,” tuturnya belum lama ini.
Dia menyebutkan pembukaan angkutan laut perintis bertujuan menghubungkan daerah terpencil dengan daerah yang berkembang atau maju, menghubungkan daerah yang moda
transportasi lainnya belum memadai dan menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh operator angkutan laut, sungai, danau atau
penyeberangan.
Elli mengatakan adanya angkutan laut perintis ini diharapkan dapat membuka wilayah tertinggal dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. “Melalui pemerintah baru,
transportasi laut diharapkan menjadi salah satu prioritas utama,” katanya.
Kendati demikian, ada beberapa faktor kelemahan dari angkutan laut perintis ini a.l. jarak pelayaran sangat jauh, waktu pelayaran dalam satu roundtrip cukup lama. Akibatnya, penumpang yang akan berlayar menuju asal keberangkatan harus menunggu setidaknya dua minggu.
Selain itu, kebutuhan frekuensi layanan yang ideal antarwilayah pelayanan juga tidak sama akibat perbedaan potensi ekonomi wilayah.
Kelemahan lain yakni masih ada trayek yang berimpit dengan trayek angkutan komersial.
“Sehingga terjadi perang saudara atau perang antar operator,” ujarnya.
Dalam proses penetapan ruas trayek, pengusaha angkutan laut setempat juga kurang dilibatkan sehingga kurang bisa mengoptimalkan peran pengusaha daerah.
Faktor produktifitas angkutan per ruas juga relatif rendah bahkan banyak yang mencapai angka nol. Komoditas yang diangkut, kata Elli, masih berkelas lokal dan belum mencapai skala ekonomi tertentu.
Penilaian keberhasilan juga hanya dari sisi output, sementara beberapa ruas trayek ada yang telah dilayani berturut-turut selama 5 tahun bahkan lebih.
Elli berpendapat ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan angkutan laut perintis a.l. melakukan identifikasi potensi ekonomi daerah, pemetaan dan clustering terhadap daerah-daerah yang akan disinggahi angkutan laut perintis atau altis.
Selain itu, perlu komitmen pemerintah daerah terhadap program pembangunan atau pengembangan potensi ekonomi daerahnya. Sinergi program pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi yang lain dapat dilakukan, sepanjang tidak merusak atau mengganggu kepastian regulasi dan rute selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
“Proyek angkutan laut perintis sebaiknya lima tahun sekali. Namun, harus ada pengawasan,” katanya. Terkait dengan masalah bahan bakar yang dikeluhkan oleh operator, sebaiknya subsidi dialihkan ke sektor lain yang dapat menekan biaya
operasional operator. (Fitri Rachmawati) Bisnis Indonesia
