JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menghapus sejumlah aturan yang tidak kompetitif guna meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan (KP).
Itu sejalan dengan tugas pemerintah untuk menciptakan atau menghasilkan sistem perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan. Pembenahan regulasi merupakan salah satu terobosan yang disiapkan Susi Pudjiastuti pada masa kepemimpinannya, di samping terobosan lainnya berupa pencegahan praktik pencurian ikan (illegal fishing) dan komersialisasi dalam setiap program yang akan diimplementasikan KKP lima tahun ke depan.
Susi Pudjiastuti mengatakan, sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini KKP membuang sejumlah aturan yang tidak kompetitif guna meningkatkan daya saing terutama di sektor KP. Ini karena pemerintah memiliki fungsi utama selain regulator juga bertugas membuat sistem perekonomian yang mampu tumbuh secara berkelanjutan. “Sudah seharusnya pemerintah dapat membantu usaha di sektor KP dengan membuang aturanaturan yang bisa membuat ekonomi menjadi tidak kompetitif, akan dipetakan mana aturan yang harus dibuang,” kataSusi Pudjiastuti saat Serah Terima Jabatan dengan Menteri KP Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Sharif Cicip Sutardjo di Jakarta, Rabu (29/10).
Dia juga mengatakan, koordinasi lintas kementerian juga akan diperkuat, di antaranya dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kelangsungan industri hilir perikanan akan sangat terkait dengan regulasi dari dua kementerian tersebut, karena itu koordinasi antara KKP dengan kedua kementerian juga harus diperkuat.
“Koordinasi dengan Kemendag dan Kemenperin harus diperkuat karena kesuksesan industri di sektor KP terkait dua kementerian itu,” ungkap Susi.
Terobosan lain yang dijanjikan Susi Pudjiastuti adalah pemberantasan praktik illegal fishing, termasuk penyelundupan produk perikanan. Praktik pencurian ikan harus dihapuskan karena telah mengurangi pendapatan negara. Saat ini, kawasan perairan di Indonesia kerap menjadi area pencurian perikanan dari berbagai kapal penangkap ikan dari luar negeri. Bahkan, kapalkapal yang menangkap secara ilegal komoditas perikanan di kawasan perairan Indonesia itu disinyalir berasal dari sejumlah negara tetangga. “Untuk perusahaan yang banyak menyelundupkan ikan, pasti dibabat habis,” ujar Susi.
Di sisi lain, kata Susi, dirinya juga akan menekankan aspek komersialisasi dalam beragam program yang ditelurkan KKP selama lima tahun ke depan. Selama ini, program KKP yang digawangi Menteri KP Sharif Cicip Sutardjo sudah baik, namun aspek komersialisasi akan lebih ditekankan lagi untuk mendongkrak aktivitas perekonomian menjadi berkelanjutan. Komersialisasi menjadi penting karena bisa menciptkan keuntungan dan akhirnya mampu menggerakkan individu karena adanya laba yang bisa diperoleh.
“Berbagai program yang terkait perekonomian bangsa baru bisa berhasil bila menekankan pada komersialisasi. Jadi, semua program bantuan dan asistensi yang digulirkan oleh KKP arahnya bisnis,” kata dia.
Komersialisasi Nelayan
Dalam kesempatan itu, Susi mengatakan, aspek komersialisasi juga akan diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan pesisir. Pola pikir nelayan harus diubah dari kemiskinan menjadi nelayan sejahtera. “Dengan pola komersialisasi akan menciptakan business sense, sehingga akan ada buying commercial untuk mendapatkan profit. Kalau sudah ada profit maka bisa berkelanjutan dan bisa merambah ke hal yang lain. Cara ini bisa menjadikan nelayan yang miskin menjadi sejahtera,” ungkap Susi.
Pemilik maskapai Susi Air ini mengaku menerima tawaran sebagai menteri KP bukan untuk menjadi kaya dan hebat, melainkan ingin berbagi pengalamannya yang sudah 33 tahun di sektor perikanan dan 10 tahun di sektor penerbangan sehingga membantu Indonesia menjadi lebih baik. “Menjadi tuan rumah di negeri sendiri, membangun ekonomi mandiri, membangun kebanggaan diri sendiri. Indonesia luas lautnya lima kali Thailand dan beriburibu kali lipat dari Malaysia tetapi kalah dalam hal ekspor. Karena itu, ekspor hasil laut Indonesia harus digenjot. Untuk itu, perlu diidentifikasi daerahdaerah mana yang bagus untuk area penangkapan, lalu dicari program apa yang cocok supaya hasilnya maksimal,” ungkap dia.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Gellwynn Yusuf meminta arti komersialisasi dari Menteri KP Susi Pudjiastuti jangan disalahartikan dengan kegiatankegiatan yang komersial yang tidak berpihak untuk membantu nelayan kecil. “Komersialisasi pemahamannya adalah segala sesuatu harus menggunakan pemahaman bisnis. Kalau ada bantuan dari pemerintah harus bisa dihitung bagaimana dampaknya kepada pendapatan mereka, apakah ada nilai tambahnya. Kalau ada nilai tambah kan ada uang lagi untuk ekspansi kegiatan ekonomi,” ujar dia.
Gellwynn mengaku, pemberian bantuan kepada nelayan dilakukan melalui sejumlah tahapan. Apabila level nelayan di bawah sekali diberikan bantuan sosial, seperti program pengembangan mina pedesaan dan pemberian kapal. Harapannya setelah pendapatan meningkat mereka harus bisa mendapatkan kredit dan tidak tergantung pada pemerintah.
“Kalau memberikan bantuan jangan memanjakan. Jadi bagaimana lembaga keuangan berkembang. Bantuan komersialisasinya lebih banyak intervensi untuk meningkatkan nilai tambah,” kata dia (Investor Daily)
