JAKARTA, KOMPAS- Selama lebih dari tiga dekade, kawasan Indonesia timur stagnan menjadi figuran dalam perekonomian Nusantara. Kini mereka berharap banyak kepada Presiden Joko Widodo untuk memeratakan pembangunan. Konsep pembangunan berbasis maritim yang digagas presiden diharapkan bisa menjadi pintu masuk.
Sejumlah pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dihubungi secara terpisah pada Selasa (21/10), menyatakan harapan mereka kepada Presiden Joko Widodo. Mereka ingin agar kontitmen membangun kawasan Indonesia timur tidak sebatas jargon sebagaimana terjadi selama ini, tetapi direalisasikan pada program konkret.
Sekretaris Bappeda Provinsi Maluku Utara Husen Ibrahim menyatakan, Maluku menempati urutan ke-32 dari 33 provinsi dalam hal infrastruktur. Demikian
pula dengan surnbangan ke produk domestik bruto (PDB) nasional, Maluku Utara di urutan ke-32.
Dalam hal listrik, sekitar 40 persen desa di Maluku Utara belum menikmati listrik. Semua kekurangan di bidang infrastruktur itu menyebabkan daya saing Maluku Utara rendah.
”Kami berharap di era Pak Jokowi, semuanya akan lebih baik. Kami juga berharap konsep poros maritim bisa membuka pintu-pintu kluster berdasarkan gugus pulau. Di Provinsi Maluku Utara terdapat 805 pulau,” kata Husen.
lnfrastruktur minim
Kepala Bappeda ulawesi Tenggara Patta Tope menyatakan, pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia timur masih sangat minim. Akibatnya, daya saingnya rendah. “Kami berharap akan lebih banyak dana khusus pembangunan infrastruktur untuk kawasan timur. Alokasi dananya agar lebih besar. Anggaran pembangunan yang selama ini masih di kementerian dan lembaga negara bisa direlokasikan ke daerah langsung,” kata Patta
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar pertemuan dengan para pejabat Bappeda se-Indonesia, Rabu (15/10), di Jakarta Pada kesempatan itu, disampaikan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tentang Arah Pengembangan Wilayah Nasional.
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Imron Bulkin memaparkan, persoalan kesenjangan antar wilayah belum teratasi. Indikator
porsi produk domestik regional bruto terhadap PDB nasional, misalnya, tak berubah selama lebih dari tiga dekade terakhir. Kawasan Indonesia timur tetap jauh tertinggal.
Percepatan pembangunan
Pada 1982, Jawa dan Sumatera menyumbang 80,3 persen terhadap PDB nasional. Pada 2013, sumbangannya menjadi 81,8 persen. Pada periode yang sama, sumbangan Kalimantan dan Sulawesi dari 14,5 persen menjadi 13,5 persen. Bali dan Nusa Tenggara dari 2,9 persen menjadi 2,5 persen. Adapun sumbangan Maluku dan Papua dari 2,3 persen menjadi 2,2 persen.
“Pengembangan wilayah ke depan mencoba mendorong upaya transformasi dan percepatan pembangunan timur Indonesia, yakni Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua Meski demikian, momentum pertumbuhan ekonomi di Jawa- Bali dan Sumatera akan tetap dijaga,” kata Imron.
Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana dalam sambutannya menyatakan, pembangunan maritim termasuk dalam RPJMN 2014-2019 yang merupakan penjabaran visi-misi presiden terpilih. Namun, kajiannya masih kurang mendalam sehingga perlu disesuaikan dengan visi-misi pemerintahan baru yang memberikan porsi besar untuk pembangunan maritim. (Kompas)
