PRESIDEN terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan program tol laut kelak akan didukung 24 pelabuhan laut di seluruh penjuru Indonesia. Ke-24 pelabuhan itu beberapa di antaranya ada yang dibangun baru, sisanya masih tetap menggunakan pelabuhan yang ada namun diperbesar.
Dalam operasionalnya nanti tol laut itu akan dibagi dalam dua zona, yakni barat dan timur. Kedua zona jalur distribusi itu masing-masing memiliki satu pelabuhan sebagai pintu masuk.
Di timur, pintu masuknya di Sorong, Papua. Sorong Papua dijadikan pintu masuk dipilih lantaran lokasinya dinilai strategis untuk dijadikan pintu masuk perairan dari sejumlah kawasan seperti; Eropa,Asia Utara,Asia Selatan dan Australia.
Melihat rancangan master plan tol laut Jokowi itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, mendukungnya. Danang mengatakan, potensi maritim jika dikelola dengan baik berpotensi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Hal itu tentunya menimbulkan dampak positif bagi pemerataan perekonomian dan menaikkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi dan hubungan internasional.
Danang menjelaskan tol laut jangan diartikan secara harfiah saja dengan menggambarkan bahwa Indonesia akan membangun jalan tol di atas laut.
“Akan tetapi tol laut itu adalah membangun jaringan angkutan laut, yang bertujuan untuk mempermudah, mempersingkat, untuk menekan biaya transportasi dalam pengiriman produk-produk. Dengan begitu harga-harga kebutuhan bisa lebih murah dan produk Indonesia pun bisa bersaing di pasar dunia,” tambah Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini saat dijumpai di Surabaya Jawa Timur.
Oleh karenanya, untuk mewujudkan rencana itu barus didukung oleh beberapa faktor. Antara lain, ketersediaan kapal-kapal laut yang besar, pelabuhan- pelabuhan modern, manajemen kepelabuhanan yang andal, hingga dukungan logistic maritim dan industri galangan kapal yang dikelola secara profesional.
“Kalau infrastruktur ini sudah dimiliki, maka akan memindahkan 30 persen beban darat ke laut. Secara biaya,juga akan lebih efisien. Secara waktu, juga lebih cepat. Ketimbang jalur darat,” imbuhnya.
Namun hal itu, bukan berarti kita melupakan perekonornian darat. Justru ketika ekonomi maritim dan koneksitas perhubungan laut lebih maju, maka, menurut adik kandung ekonom Anggito Abimanyu ini, tingkat efisiensi dan produktivitas perekonomian darat justru ikut terkerek.
“Tapi hal itu juga harus disertai dengan kebijakan pemerintah lainnya, misalnya lewat program debirokratisasi dan deregulasi,” tegasnya.
Di tempat yang sama, pengusaha tranportasi laut yang juga anggota DPR terpilih dari Partai Gerindra, Bambang Haryo, mengakui memang saat ini birokrasi dan regulasi menyangkut ekonomi maritim banyak dikeluhkan oleh pengusaha.
“Selama ini, ekonorni maritim itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Banyak kendala yang kita badapi termasuk di antaranya infrastruktur yang buruk, birokrasi yang ruwet, dan aturan-aturan yang memberatkan,” ungkapnya.( Rakyat Merdeka)
