Pemerataan lndustri dan Pelabuhan Didorong ke Wilayah Timur
JAKARTA, KOMPAS – Program tol laut yang digagas presiden dan wakil presiden terpilih
memerlukan sinergi antar moda dan sinkronisasi dengan sistem transportasi yang sudah berjalan. Program itu perlu ditunjang dengan pemerataan industri dan pelabuhan ke wilayah timur Indonesia.
Demikian terungkap dalam forum diskusi bisnis bertema “Efek Tol Laut Jokowi-JK” yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rabu (27/8), di Jakarta.
Kepala Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok Institut Teknologi Bandung Senator Nur Bahagia mengungkapkan, program tol laut yang digagas presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu dijabarkan lebih operasional dengan ditopang infrastruktur multimoda. Angkutan laut perlu diprioritaskan untuk kapal kecil yang menjadi penghubung daerah dan pulau kecil serta penghubung kapal besar dengan kapal kecil.
Penyelenggaraan tol laut juga perlu dipilah hanya untuk produk-produk tertentu, yakni
komoditas pokok dan strategi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
“Pembenahan logistik membutuhkan proses. Namun, jika konsisten, diharapkan dapat menekan biaya logistik menjadi 19 persen dalam kurun lima tahun mendatang,” ujarnya.
Transportasi darat
Selama ini, lanjut Senator, biaya logistik nasional tidak efisien mencapai 24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebanyak 72,21 persen komponen biaya logistik nasional bersumber dari transportasi darat. Biaya itu jauh melampaui negara tetangga, yakni Singapura (8 persen), Malaysia (13 persen), dan Thailand (20 persen).
Selain itu, terjadi ketidakseimbangan muatan antarmoda transportasi. Komponen angkutan barang lewat jalur darat mencapai 90,34 persen dan angkutan penumpang 84,13 persen, sementara komponen angkutan lautanya 8,76 persen. Sebanyak 70 persen dari elemen biaya angkutan laut bersumber dari biaya angkutan darat.
“Pengurangan beban biaya transportasi membutuhkan sinergi antarmoda menjadi rangkaian yang terpadu,” ujarnya.
Menurut Senator, Indonesia telah memiliki sistem logistik nasional yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional serta Program Pendulum Nusantara.
Saat ini ada 13.000 kapal yang beroperasi. Namun,jumlah kapal dan pelabuhan yang tersedia tidak berimbang. Sebanyak 2.154 pelabuhan terpusat di wilayah barat Indonesia. Kesenjangan penyebaran pelabuhan dan industri yang masih bertumpu di wilayah barat perlu didorong agar merata ke wilayah timur.
Cukup realistis
Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal Kadin Indonesia Natsir Mansyur mengatakan, program tol laut cukup realistis untuk meningkatkan percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Program tol laut, lanjut ‘Natsir, harus ditopang oleh penyebaran industri agar ketimpangan pembangunan bisa terpecahkan. Selain itu, juga perlu didorong industri kapal dalam negeri untuk pengadaan kapal dan revitalisasi angkutan kapal dengan memperhatikan
kemampuan industri galangan kapal. (LKT)
